Komisi X DPR dalam kunjungan kerjanya ke Jambi menggelar pertemuan dengan Gubernur Jambi beserta jajaranya serta dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Jambi, Selasa (3/5/16). Pertemuan tersebut membahas pembangunan di Provinsi Jambi khususnya yang terkait bidang pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, pustaka dan ekonomi kreatif

Gubernur Jambi Zumi Zola dalam paparannya menyampaikan gambaran umum beberapa permasalahan di Provinsi Jambi terutama dalam sektor pendidikan diantaranya, keterbatasan infrastruktur pendidikan dan tenaga guru.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam paparanya menyampaikan bahwa ada sekitar 30 % anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani pendidikan PAUD. Sementara ada 0,25 % yang belum memperoleh layanana SD, 3 % belum memperoleh layanana SMP dan 16,80 % belum memperoleh layanan SMA.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X Elviana meminta data yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan dari sektor pendidikan di Jambi terutama kekurangan-kekurangan tenaga guru di setiap sekolah yang ada di Jambi.

Menurut Elviana, angka 30 % atau 76.602 penduduk Jambi yang belum terlayani pendidikan PAUD ada 31.962 penduduk Jambi yang belum memperoleh layanana SMA ini cukup memprihatinkan sekali. "Saya minta data sebaran yang riil, karena 30 % dan 16,80 % itu angka yanyg sangat tinggi, . saya maunya data perkabupaten," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra dari Dapil Jambi tidak menampik bahwa pendidikan di Provinsi Jambi sampai saat ini masih membutuhkan pembenahan besar-besaran.

"Ke depan Komisi X akan meminta pemerintah pusat bisa memberikan dana segar yang cukup dari APBN untuk Provinsi Jambi, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan," ungkap Sutan atau akrab disapa SAH.

Lebih lanjut SAH menyampaikan, melalui Komisi X akan memperjuangkan permasalahan yang disampaikan Gubenur Jambi maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Melaui Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi X terutama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal permasalahan pendidikan di Jambi.

Namun, SAH berharap pemkab/kota di Provinsi Jambi juga mampu mengatasi beberapa permasalahan yang disampaikan tadi dapat diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

"Ya tidak semua permasalahan yang ada di Jambi diserahkan ke pemerintah pusat, Pemkab/kota di Provinsi Jambi harus belajar bagaimana menyelesaikan persoalan yang kecil," harap SAH.

Beberapa anggota  Komisi X lainnya juga mempertanyakan bagaimana penanganan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, karena menurutnya keluhan yang disampaikan tadi masih belum jelas apakah sudah tertangani atau belum. "Masalah sarana dan prasarana apakah sudah ditangani Pemkab atau belum. Jadi jangan semua permasalahan di ungkapkan disini. Kalau bisa diselesaikan sendiri kenapa harus dibawa ke meja rapat," ungkap Dadang Rusdiana.

Anggota Komisi X My Esti Wijayati mengatakan, data kasar yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jambi terkait kondisi pendidikan memang harus menjadi tugas bersama sama dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

"Kalau saya melihat data nasional, sepertinya angka kasar ini menjadi PR kita ketika, secara nasional tahun 2019 angka partisipasi kita harus mencapai 90 persen. Jadi ketika Jambi belum mencapai target kita perlu sinergi dan prioritaskan. tetapi sinergitas kabupaten kota dan kementerian perlu kita tingkatkan. Saya berharap menjadi penyokong Jambi untuk lebih maju," ungkapnya. (skr), foto : singgih/hr.